LEBIH BAIK MENYEBARKAN KEMENTRIAN KE DAERAH DARI PADA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Wacana Memindahkan Ibukota Negara Indonesia

Jika berkaca pada kondisi ibu kota negara saat ini, Jakarta dengan segala kompleksitas persoalannya sudah pasti tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sisi jumlah penduduk misalnya, Jakarta yang idealnya hanya cukup untuk menampung sebanyak 7,5 juta penduduk, faktanya kini "terpaksa" menampung lebih dari 10,2 juta penduduk.

Jumlah tersebut bahkan meningkat secara signifikan ketika di siang hari, yakni Jakarta tidak kurang dikerubuti oleh 14,5 juta penduduk dengan segala macam aktivitasnya. Jika kemudian Jakarta dianalogikan sebagai sebuah bis dengan kapasitas 7,5 juta penumpang, maka dengan jumlah penumpang saat ini yang jauh melebihi kapasitas, terjadinya kecelakaan jelas hanya soal menunggu waktunya saja.

Resiko Pemindahan Ibukota Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengkaji kemungkinan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya.

Namun, rencana itu bukan hal mudah. Banyak pengusaha yang membeberkan beberapa risiko yang harus dihadapi pemerintah jika upaya pemindahan Ibu Kota itu benar-benar dilakukan.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simajorang, menyebutkan salah satu risiko adalah iklim investasi yang akan tersendat.

Ia menuturkan, Kota Jakarta sudah hampir 53 tahun menjadi Ibu Kota Negara sejak ditetapkan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1964. Sudah telanjur ratusan ribu perusahaan besar mulai dari PMA, PMDN, BUMN dan swasta nasional berkantor pusat di Jakarta. Interaksi perusahaan ini dengan pemerintah pusat sangat tinggi untuk mengurus berbagai perizinan dan kebijakan lainnya.

Meski begitu, Sarman mengakui saat ini Jakarta memikul beban yang sangat berat dengan berbagai julukan sebagai pusat bisnis dan investasi, pusat keuangan, perdagangan dan pariwisata, sekaligus pusat pemerintahan/Ibu Kota.

Menumpuknya berbagai pusat kegiatan tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas yang sangat parah, arus urbanisasi yang sangat tinggi, dan ketimpangan yang begitu jauh.

Memindahkan & Menyebarkan Kantor Kementrian Di Daerah Langkah JITU Pemerataan Pembangunan

Untuk Solusi dan Usulan dari Masyarakat dan Penulis lebih baik diambil langkah untuk menyebar kementrian yang Ada ke seluruh Daerah Propinsi yang ada di Indonesia untuk berupaya dan bertujuan pemerataan Pembangunan dari pada mememindahkan Ibukota dengan Anggaran Negara yang sangat besar belum ditambah resiko dari pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pemindahan .

Dengan Menyebar Kementrian akan memberi dampak yang lebih adil bagi seluruh pemerintah di daerah dan Masyarakat di Seluruh Indonesia dengan mengkaji potensi potensi daerah, dengan melakukan penyebaran kementrian ini nantinya tidak menimbulkan kecemburuan dari daerah lain yang tidak terpilih menjadi Ibu Kota Negara.( sumber Yuliansyah)

Potensi Struktur Kabinet Jokowi-JK

Struktur Kabinet Jokowi-JK ini sendiri terdiri dari 34 kementerian dengan porsi 16 orang kementrian akan diisi dan diperuntukkan dari kalangan partai politik yang professional sedangkan 18 kementerian lainnya akan diisi dari kalangan professional.dan komposisi Kabinet Jokwi- JK tak jauh berbeda dengan Komposisi Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 34 kementerian.

Pemerataan Pembangunan Di Daerah Provinsi di Seluruh Tanah Air Indonesia

Solusi lain menghadapi Kota Jakarta Sebagai Pusat Pemerintahan dan Bisnis dengan daya tampung ibukota yang sangat terbatas sekarang ini maka kami menyumbangkan ide dan kajian baru untuk Memindahkan Kemetrian untuk disebar ke seluruh Propinsi di Indonesia dengan kajian lebih lanjut.